theohaga

otonomi: awards untuk surabaya vs otonomi kebablasan

In News on 11 January 2010 at 9:13 am

cerita otonomi:

1.OTONOMI AWARDS 2009 – THE JAWA POS INSTITUTE OF PRO-OTONOMI (JPIP) Dinas Kesehatan Kota Surabaya dr. Esty : Penghargaan Sebagai Bentuk Apresiasi dan Terus Jalani Program yang Telah Tersistem 31 Mei 2009 Surabaya, eHealth. Mendukung dan mendorong keberhasilan otonomi daerah, The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), mengadakan malam penganugerahan kepada berbagai daerah yang memiliki kemajuan dalam melaksanakan program otonomi daerahnya. Kota Surabaya mendulang gold trophy sebagai daerah yang memiliki terobosan dalam bidang pelayanan publik. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan, terutama pelayanan pada Puskesmas, yang menjadi tolok ukur diraihnya penghargaan pada kategori utama tersebut. Acara tahunan ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur Jawa Timur beserta Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati, Walikota dan DPRD dari Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Penghargaan yang diperoleh Kota Surabaya sebagai daerah yang memiliki terobosan inovatif di bidang pelayanan kesehatan ini tidak luput dari upaya Dinas Kesehatan Kota Surabaya. ”Tentu kami senang dan hal itu (penghargaan, Red) memberikan semangat kepada teman-teman di Puskesmas,” tutur dr. Esty Martiana Rachmie, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, kepada Tim eHealth. Namun, seperti yang dijelaskan oleh dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada ini bahwa penghargaan bukanlah target dari program-program yang dijalankan Dinkes Kota Surabaya. ”Kita terus melaksanakan program-program yang telah tersistem sebelumnya,” lanjutnya. Program yang telah tersusun tersebut telah direncanakan dan tertata sedemikian rupa. Bukan dilaksanakan berdasarkan ketenaran atau atas perayaan hari tertentu, namun lebih kepada target untuk meningkatkan taraf hidup sehat masyarakat, terutama masyarakat di Kota Surabaya. Beberapa program yang dijalankan dan menjadi pertimbangan Kota Surabaya mendapatkan penghargaan dari institusi milik salah satu media di Kota Surabaya ini adalah salah satunya pelayanan kesehatan Puskesmas yang bertaraf internasional melalui sertifikasi ISO 9001:2000. Terdapat delapan Puskesmas di Kota Surabaya yang telah bersertifikasi ISO 9001:2000, diantaranya adalah Puskesmas Balongsari, Medokan Ayu, Ketabang, Jemursari, Jagir, Pucang Sewu, Tambak Rejo, dan juga Banyu Urip. Dinkes Kota Surabaya pun saat ini meneruskan upaya sertifikasi kepada Puskesmas lain yang belum mendapatkan sertifikasi ISO. Selain itu sebanyak 53 Puskesmas di Kota Surabaya pun dituntut untuk memiliki inovasi atau program unggulan disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Seperti contohnya program UKK (Unit Kesehatan Kerja) oleh Puskesmas Tanah Kali Kedinding. Program UKK ini menekankan kemandirian masyarakat, terutama para buruh pabrik, dalam pertolongan kesehatan pertama kali melalui pos-pos kesehatan di beberapa pabrik besar yang memiliki jumlah pekerja banyak. Program UKK ini dipilih dan dibentuk atas pertimbangan wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding yang dikelilingi banyak pabrik besar maupun kecil. Keunggulan lain pelayanan kesehatan di Kota Surabaya adalah dengan adanya fasilitas laboratorium pendukung yaitu laboratorium IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang dalam hal ini sebagai salah satu syarat depo air minum untuk membuka usaha, dimana mereka diwajibkan untuk memeriksakan kandungan airnya. Laboratorium kimia klinik juga terdapat di kantor Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang berfungsi untuk memeriksa kandungan asam urat dan mikrobiologi. Disamping itu beberapa Puskesmas juga telah dilengkapi dengan finger print dan layanan internet internal yang mempermudah manajemen antar ruangan di dalam Puskesmas. Ditambah lagi sebanyak sepuluh Puskesmas di Kota Surabaya dapat melayani pasien rawat inap. ”Saya bersyukur ada instansi independent yang mengapresiasi kinerja kami. Untuk kedepannya menjadi tantangan tersendiri supaya bisa lebih baik lagi,” ujar dr. Esty dan menutup wawancara siang hari itu.(Fie)

++

2. RUMUSAN pusat dan daerah perlu didefinisikan kembali RUMUSAN pusat dan daerah perlu didefinisikan kembali, karena pada prakteknya proses desentralisasi yang pada awalnya tujuannya mulia: memberi keluasan pada daerah untuk mengekspresikan perbedaan tradisi budaya, ternyata menjadi ekstreem dengan menyuburkan sikap negatif. Yang muncul justru pencarian identitas kesukuan dan keagamaan yang “kebablasan” dibeberapa daerah dan memunculkan syak wasangka antar suku, antar agama, antar golongan. Dampaknya bisa dilihat dari bagaimana tiap daerah memunculkan putra daerah sebagai bupati, wali kota, sampai tingkat kepala bagian. Pegawai asal dari daerah lain bahkan yang dari satu propinsi bisa dihambat karirnya karena mereka dianggap orang “luar”. Paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan kesenjangan pembangunan pusat dan daerah. Ketiga faktor itu adalah lembaga, sistem, dan orang. Dipusat ada lembaga dan di daerah ada lembaga penghubung pemerintah pusat yang disebut propinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kedua, lembaga ini seharusnya bisa bersinergi untuk satu tujuan, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tetapi seringkali pusat memerintahkan “A”, namun daerah menerjemahkannya menjadi “B”. Para elite politik, memimpin negeri ini seharusnya duduk bersama dan bersikap tegas, setidaknya melakukan redefinisi tentang nasionalisme, demokrasi, pluralisme, dan seterusnya dalam kontek Indonesia hari ini dan ke depan. Tentunya terpaku dalam satu kesepakatan bahwa Pancasila, substansi UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih, dan NKRI merupakan kesepakatan politik nasional yang bersifat final.

+++

3. Terkait Pemberian Otonomi Kelola Keuangannya sendiri, BPK Cium Bau Tak Sedap di PTN BPK Cium Bau Tak Sedap di PTN Jumat, 15 Mei 2009 | 8:33 WIB | SURYA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bakal melakukan audit keuangan perguruan tinggi negeri. Meski tak menyebut waktu pasti, namun menurut Ketua BPK RI, Prof Dr Anwar Nasution, pelaksanaan audit ke seluruh PTN tersebut, tinggal menunggu waktu saja. ”Pelan-pelan kami akan periksa PTN, yang kini diberikan otonomi pengelolaan keuangan dari pemerintah,” ujar Anwar setelah memberikan kuliah tamu di Universitas Brawijaya, Kamis (14/5). Anwar menyebut, ada indikasi sistem pengelolaan keuangan di PTN yang belum beres, mengingat mereka baru saja diberikan hak istimewa pengelolaan institusi. ”Untuk itulah kami perlu memeriksa, meski kami belum berani mengatakan adanya penyimpangan,” ujarnya. Mengenai belum jelasnya kapan BPK mengaudit setiap PTN, menurut Anwar, itu karena terbatasnya SDM di BPK sebagai kendala utama. ”BPK itu ibarat kerajaan majapahit. Daerah yang diurusi banyak, tapi patihnya hanya satu. Jumlah pekerjaan yang kami cover dengan petugas sangat tak berimbang,” ucap guru besar ekonomi Universitas Indonesia ini. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Prof Dr Imam Suprayogo mendukung penuh rencana BPK tersebut. Menurut Imam, audit BPK terhadap PTN bukan barang baru. ”Itu memang rutinitas. Sudah semestinya instansi negara diperiksa oleh BPK,” ujar Imam. Menurutnya, hak otonomi yang diberikan pemerintah terhadap PTN melalui UU BHP, tidak membuat sebuah PTN kebal terhadap pemeriksaan BPK. ”Kami sudah tertibkan semua, baik keuangan maupun aset milik negara seperti perumahan dosen,” kata Imam. http://www.surya.co.id/2009/05/15/bp…ap-di-ptn.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: