Ukuran Sesuai Alokasi Dana

No        Nama Bangunan
Rp.         Rp.           Rp.          Rp.           Rp.         Rp.
< 4 M    4 s/d 4.5 M   4,5 S/d 5 M  5 s/d 5,5 M   5,5 s/d 6 M    > 6 M
1   Gudang dengan luas

700 m2      700 m2        850 m2       1000 m2      1200 m2 1400 m2

2   Kantor dengan luas

54 m2       54 m2        54 m2         54 m2        54 m2       54 m2

3   Rumah Penjaga Gudang dengan luas

36 m2       36 m2        36 m2         36 m2        36 m2       36 m2

4   Toliet Buruh dengan luas

13 m2       13 m2         13 m2        13 m2         13 m2       13 m2

5   Gardu Jaga dengan luas

9 m2        9 m2         9 m2          9 m2         9 m2        9 m2

6   Pagar dengan luas

750 m2      1000 m2      1500 m2       2000 m2      2500 m2 3000 m2
7 Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas

600 m2      600 m2        600 m2       600 m2        600 m2      600 m2

8 Rumah Genset dengan luas

10 m2       10 m2         10 m2        10 m2         10 m2       10 m

9   Lantai Jemur dengan luas

250 m2      250 m2        250 m2       250 m2        250 m2      250 m2

10 Rumah Mesin Pengering (Dryer) dengan luas

100 m2      120 m2       120 m2       240 m2        240 m2      240 m2

11 Mesin Pengering (Dryer) Kapasitas

7.5 ton     10 ton        10 ton       20 ton       20 ton      20 ton

12   Luas Tanah

3000 m2 3500 m2      4000 m2       4500 m2      5000 m2 5500 m2

MCK SLBM adalah sarana Mandi Cuci Kakus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat. Pembangunan sarana ini dilakukan oleh secara swakelola oleh masyarakat yang berasal dari Dana Perimbangan yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU); DAU ini 100 % dialokasikan untuk pembangunan sarana dan manajemennya. Dinas terkait menyediakan dana pendamping untuk pengawasan kegiatan itu.
Kegiatannya antara lain berupa: pembentukan manajemen yang diambil dari unsur masyarakat, penentuan fasilitator, sosialisasi di tingkat desa/ kelurahan, pembuatan gambar rencana, anggaran dan kontrak. Penghubung dari masyarakat adalah fasilitator teknis dan penghubung dari dinas terkait adalah fasilitator kota. Fasilitator teknis bertugas untuk menjamin bahwa pelaksanaan proyek ini berlangsung sesuai perencanaan. Berdasarkan laporan progres, usulan pengerjaan sub-kegiatan, yang disusun oleh manajemen proyek, manajemen dan fasilitator kota bersama-sama mencairkan dana ke bank. Hasil penggunaan dana ini dilaporkan dalam bentuk laporan progres sebagai syarat pencairan dana tahap berikutnya.
Kegiatan Swakelola ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja dana pemerintah, sehingga manfaatnya dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh masyarakat.

Pada tahun 2012, pemerintah mengalokasikan total dana Rp887 triliun untuk pembangunan daerah. Bentuknya adalah: belanja daerah Rp470,4 triliun (53%) dan berbagai program pembangunan Rp416,8 triliun (47%).

Bentuk dana belanja daerah, adalah:
- Dana Otonomi khusus dan Penyesuaian, sebesar Rp70,4 triliun.
Dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan NAD dialokasikan sebesar Rp12 triliun.
Sementara Dana Penyesuaian dialokasikan sebesar Rp58,5 triliun, diantara lain berupa tunjangan profesi guru PNS sebesar Rp30,6 triliun dan dana BOS sebanyak Rp23,6 triliun
- Dana Perimbangan sebesar Rp400 triliun berupa:
* Dana Bagi Hasil sebesar Rp100,1 triliun
* Dana Alokasi Umum sebesar Rp273,8 triliun
* Dana Alokasi Khusus sebesar Rp26,1 triliun

Sementara belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan di daerah berupa:
- Dana Dekonsentrasi sebesar Rp21,9 triliun
- Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp14,2 triliun
- Dana Instansi Pemerintah Pusat di Daerah sebesar Rp143,6 triliun
- PNPM sebesar Rp11,4 triliun
- BOS sebesar Rp9,5 triliun
- Jamkesmas sebesar Rp7,3 triliun
- subsidi sebesar Rp208,9 triliun

Hal yang penting dari pembelanjaan dana di atas adalah optimalisasi PAD yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang perlu dijaga agar tidak membebani masyarakat; serta peningkatan kualitas belanja sehingga menimbulkan efek positif yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Syukurlah, sakit perut itu cepat hilang tanpa saya harus minum obat. Saya memang tidak boleh sembarangan minum obat, khawatir berbenturan dengan obat transplan yang masih harus saya minum setiap hari. Tiba-tiba saja, ketika hari sudah berubah siang, ketika rapat penting yang telanjur dijadwalkan tersebut harus dimulai, sakit itu sembuh sendiri…

Selama enam bulan itu, seingat saya, belum pernah saya absen. Saya memang sudah berjanji kepada diri sendiri: Selama enam bulan pertama sebagai Dirut PLN, saya tidak akan mengurus apa pun kecuali listrik
Tidak akan pergi ke mana pun kecuali urusan listrik. Tidak akan bicara apa pun kecuali soal listrik. Karena itu, kalau biasanya dulu setiap bulan saya bisa dua-tiga kali ke luar negeri, selama enam bulan di PLN ini, saya tidak ke mana-mana.

Untuk itu, saya harus minta maaf kepada famili, teman dekat, dan pengurus berbagai organisasi yang saya ketuai. Selama enam bulan tersebut, saya tidak bisa menghadiri acara keluarga, pesta perkawinan teman-teman dekat, dan bahkan selamatan boyongan rumah anak sendiri. Apalagi rapat-rapat organisasi atau permintaan ceramah. Semua saya hindari. Saya memang masih tercatat sebagai ketua umum persatuan perusahaan surat kabar se-Indonesia, ketua umum persatuan barongsai Indonesia, persatuan olahraga bridge Indonesia, dan banyak lagi. Selama enam bulan itu, tidak ada rapat yang bisa saya hadiri.

Menjelang enam bulan di PLN, berat badan saya naik 3 kg! Oh, rupanya saya kurang gerak. Hanya dari mobil ke ruang rapat. Dan dari ruang rapat ke mobil. Siang dan malam. Itu tentu tidak baik. Dokter yang tiga tahun lalu mentransplantasi hati saya melarang badan saya terlalu gemuk. Dokter selalu mengingatkan, meski kelihatannya sehat, status saya tetap saja sebagai orang sakit. Di samping harus terus minum obat, juga harus tetap hati-hati. Karena itu, menginjak bulan keenam, saya putuskan ini: berangkat kerja berjalan kaki saja.

Maka, setiap hari pukul 05.45 saya sudah berangkat kerja. Jalan kaki dari rumah saya di dekat Pacific Place Semanggi, Jakarta, ke Kantor Pusat PLN di Jalan Trunojoyo, seberang Mabes Polri itu. Berangkat sepagi itu bukan supaya dianggap sok rajin, tapi ingin menghindari asap knalpot. Tidak ada gunanya berolahraga sambil menghirup CO2. Beruntung, rute menuju kantor tersebut bisa ditempuh dengan menghantas jalan-jalan kecil yang sepi yang kiri-kanannya penuh pohon-pohon nan merimbun. Pukul 06.30, ketika baru ada satu-dua mikrolet mengasapi jalanan, saya (biasanya ditemani istri) tiba di kantor dengan keringat yang bercucuran. Hasilnya: selama satu bulan itu, berat badan sudah turun 2 kg. Masih punya utang 1 kg lagi. Mula-mula, berjalan cepat selama 35 menit itu terasa berat. Jarak rumah-kantor tersebut juga terasa sangat jauh. Tapi, kian lama menjadi kian biasa. Bahkan, belakangan jarak itu terasa sedikit kurang jauh. Betapa relatifnya jarak…

Enak juga sudah di kantor pagi-pagi. Kini, menjadi pemandangan biasa pada pukul 07.00 sudah banyak orang Jepang yang antre di ruang tamu. Demikian juga beberapa relasi PLN lainnya. Bahkan, seorang perempuan yang merasa diperlakukan kejam oleh suaminya juga tahu jadwal saya ini: Sebelum pukul 07.00, perempuan itu sudah menangis di lobi untuk mengadukan kelakuan suaminya. Lalu, minta sangu untuk pulang karena uangnya tinggal pas-pasan untuk datang ke PLN itu tanpa tahu harus bagaimana pulangnya. Suaminya, katanya, sangat-amat pelitnya. Betapa relatifnya uang…

Selama enam bulan itu, saya dua kali menangis. Sekali di ruang rapat dan sekali di Komisi VII DPR RI. Kadang memang begitu sulit mencari jalan cepat untuk mengatasi persoalan. Kadang sebuah batu terlalu sulit untuk dipecahkan. Tapi, tidak berarti hari-hari saya di PLN adalah hari-hari yang sedih. Ribuan kali saya bisa tertawa lepas. Ruang rapat sering menjadi tempat hiburan yang menyenangkan. Terutama ketika begitu banyak ide datang dari para peserta rapat. Apalagi, sering juga ide tersebut dikemukakan dengan jenakanya.
Di mana-mana, di berbagai forum, saya selalu membanggakan kualitas personal PLN. Orang PLN itu rata-rata cerdas-cerdas: tahu semua persoalan yang dihadapi perusahaan dan bahkan tahu juga bagaimana cara menyelesaikannya. Yang tidak ada pada mereka adalah muara. Begitu banyak Ide yang mengalir, tapi sedikit yang bisa mencapai muara. Kalau toh ada, muara itu dangkal dan sempit. Ide-ide brilian macet dan kandas. Kini, di ruang rapat tersebut, semua ide bisa mulai bermuara. Bahkan, meminjam lagunya almarhum Gesang, bisa mengalir sampai jauh…

Memang, ruang rapat sebaiknya jangan penuh ketegangan. Orang-orang PLN itu siang-malam sudah mengurus tegangan listrik. Jangan pula harus tegang di ruang rapat. Ruang rapat harus jadi tempat apa saja: debat, baku ide, berbagi kue, dan saling ejek dengan jenaka. Saya bangga ruang rapat PLN bukan lagi sebuah tempat biasa, tapi bisa menjadi katalisator yang menyenangkan. Sebuah tempat memang bisa jadi apa saja bergantung yang mengisinya. Betapa relatifnya tempat…

Sedih, senang, ketawa, menangis, semua bergantung suasana kejiwaan. Pemilik jiwa sendirilah yang mampu menyetel suasana kejiwaan masing-masing. Mau dibuat sedih atau mau dibuat gembira. Mau menangis atau tertawa. Semua bisa. Betapa relatifnya jiwa…

Rasanya, selama enam bulan di PLN, saya juga belum pernah duduk di “kursi” direktur utama. Saya sudah terbiasa bekerja tanpa meja. Puluhan tahun, sejak sebelum di PLN. Setengah liar. Sebab, sebelum di PLN, saya hampir tidak pernah membaca surat masuk. Jadi, memang tidak diperlukan sebuah meja. Semua surat masuk langsung didistribusikan ke staf yang bertugas di bidangnya. Sebab, kalaupun surat itu ditujukan kepada saya, belum tentu saya bisa menyelesaikannya. Maka, untuk apa harus mampir ke meja saya kalau bisa langsung tertuju kepada yang lebih pas menjawabnya?

Kini, sebagai Dirut PLN, saya tidak boleh begitu. Saya harus menerima surat-surat yang setumpuk itu untuk dibuatkan disposisinya. Inilah untuk kali pertama dalam hidup saya harus membuat corat-coret di lembar disposisi. Apa yang harus saya tulis di situ? Saran? Pendapat? Instruksi? Larangan? Harapan? Atau, beberapa kata yang hanya bersifat basa-basi -sekadar untuk menunjukkan bahwa saya atasan mereka?
Akhirnya, saya putuskan tidak menuliskan apa-apa. Kecuali beberapa hal yang sangat jarang saja. “Mengapa” saya harus memberikan arahan seolah-olah hanya saya yang “tahu” persoalan itu? Mengapa saya harus memberikan instruksi seolah-olah tanpa instruksi itu mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat? Mengapa saya harus memberikan petunjuk seolah-olah saya itu “pabrik petunjuk”?
Maka, jangan heran kalau mayoritas lembar disposisi tersebut tidak ada tulisannya. Paling hanya berisi paraf saya dan nama orang yang harus membaca surat itu. Saya sangat yakin, tanpa disposisi satu kata pun, mereka tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan. Bukankah karyawan PLN itu umumnya lulusan terbaik ranking 1 sampai 10 dari universitas- universitas terbaik negeri ini ? Bukankah karyawan PLN itu, doktornya saja sudah 20 orang dan masternya sudah 600 orang? Bukankah mereka sudah sangat berpengalaman -melebihi saya? Maka, saya tidak ragu memberikan kebebasan yang lebih kepada mereka.

Inilah sebuah proses lahirnya kemerdekaan ide. Orang yang terlalu sering diberi arahan akan jadi bebek. Orang yang terlalu sering diberi instruksi akan jadi besi. Orang yang terlalu sering diberi peringatan akan jadi ketakutan. Orang yang terlalu sering diberi “pidato” kelak hanya bisa “minta petunjuk”.

Saya harus sadar bahwa mayoritas warga PLN adalah lulusan terbaik dari universitas- universitas terbaik. Mereka sudah memiliki semuanya: kecuali kemerdekaan ide itu. Kini saatnya barang yang mahal tersebut diberikan kepada mereka. Saya sangat memercayai, jika seseorang diberi kepercayaan, rasa tanggung jawabnya akan muncul. Kalau toh ada yang tidak seperti itu, hanyalah pengecualian. Semua itu saya lakukan di meja rapat. Bukan di meja kerja direktur utama. Karena itu, saya juga tidak pernah memanggil staf, misalnya, untuk menghadap duduk di kursi di depan direktur utama. Kalau saya lakukan itu, perasaan saya tidak enak. Mungkin hanya perasaan saja sebenarnya. Saya tidak tahu dari mana lahirnya perasaan tidak enak tersebut. Mungkin karena dulu terlalu sering melihat Pak Harto di televisi dengan adegan seperti itu. Saya takut merasa menjadi terlalu berkuasa di kantor ini. Kedudukan tentu tidak sama dengan tempat duduk. Yang merasa berkuasa pun belum tentu bisa menguasainya. Yang punya kedudukan belum tentu bisa duduk semestinya. Betapa relatifnya sebuah kekuasaan…

Lalu, apa yang sudah kita capai selama enam bulan ini? Ada yang bilang sudah sangat banyak: menanggulangi pemadaman bergilir di seluruh Indonesia, menyelesaikan IPP terkendala yang sudah begitu lama, mengatasi kacaunya tegangan listrik di berbagai wilayah (orang Aceh, Cianjur Selatan, Tangerang, dan banyak lagi kini sudah bisa mengucapkan selamat tinggal tegangan 14! Sudah bertahun-tahun tegangan listrik di Aceh hanya 14, sehingga sering redup dan merusak barang-barang elektronik. Kini, di Aceh dan banyak wilayah itu, tegangan listriknya sudah normal, sudah bisa 20). Tapi, banyak juga yang bilang, masih terlalu sedikit yang diperbuat. Bahkan, ada yang bilang, termasuk seorang anggota DPR di komisi VI, bahwa direksi PLN yang baru ternyata bisanya hanya menaikkan TDL. Tudingan tersebut tentu lucu karena bukankah yang bisa menaikkan TDL itu hanya pemerintah bersama DPR? Bukankah direksi PLN itu, sesuai UU, sama sekali tidak punya wewenang menaikkan atau menurunkan TDL? Betapa relatifnya kepuasan… Theo

1. Undang-Undang/ UU
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/ Perpu
3. Peraturan Pemerintah/ PP
4. Peraturan Presiden/ Perpres
5. Keputusan Presiden/ Keppres
6. Instruksi Presiden/ Inpres
7. Keputusan Menteri/ Kepmen
8. Peraturan Menteri/ Permen
9. Instruksi Menteri
10. Surat Edaran
11. Surat Keputusan Bersama/ SKB

1. Sub penyedia jasa adalah penyedia jasa yangmengadakan perjanjian kerja dengan penyedia jasa penanggung jawab kontrak, untukmelaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujuioleh DIREKSI PEKERJAAN;
2. DIREKSI PEKERJAAN adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk pengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya DIREKSI PEKERJAAN dijabat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh DIREKSI PEKERJAAN yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan;
4. Perintah perubahan adalah perintah tertulis yang diberikan oleh DIREKSI PEKERJAAN kepada penyedia jasa untuk melakukan perubahan pekerjaan;
5. Pejabat Pembuat Komitmen harus sudah membayar kepada penyedia jasa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak penyedia jasa telah mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi teknis dan DIREKSI PEKERJAAN.
6. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan direksi teknis untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili DIREKSI PEKERJAAN.
7. Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk membantu DIREKSI PEKERJAAN.
8. DIREKSI PEKERJAAN dapat mendelegasikan sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada penyedia jasa.
9. Penyedia jasa wajib menyerahkan perkiraan arus uang (cash flow forecast) sesuai dengan program kerja kepada DIREKSI PEKERJAAN.
10. Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka penyedia jasa wajib memperbaiki perkiraan arus uang dan diserahkan kepada DIREKSI PEKERJAAN.
11. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat DIREKSI PEKERJAAN bahwa kuantitas pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan Pasal 22.2. atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.
12. Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh direksi teknis, dan disetujui oleh DIREKSI PEKERJAAN.
13. DIREKSI PEKERJAAN dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki cacat mutu bila penyedia jasa tidak melaksanakannya dalam waktu masa perbaikan cacat mutu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan direksi teknis dengan biaya dibebankan kepada penyedia jasa.
14. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh DIREKSI PEKERJAAN.
15. Apabila DIREKSI PEKERJAAN menilai bahwa wakil penyedia jasa tersebut pada Pasal 30.1. tidak memadai, maka DIREKSI PEKERJAAN secara tertulis dapat meminta penyedia jasa untuk mengganti dengan personil lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil penyedia jasa yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil penyedia jasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
16. Pada saat kontrak dinyatakan kritis DIREKSI PEKERJAAN menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM (show cause meeting)
17. Dalam SCM DIREKSI PEKERJAAN, direksi teknis dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang di tuangkan dalam berita acara SCM Tahap I
18. Penyedia jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada DIREKSI PEKERJAAN melalui direksi teknik selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. DIREKSI PEKERJAAN melalui direksi teknik dapat meminta penyedia jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan penyedia jasa sesegera mungkin.
19. Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan DIREKSI PEKERJAAN melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.
20. DIREKSI PEKERJAAN, direksi teknik dan penyedia jasa dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini Pasal 38.1.
21. Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan Pasal 39.1. Tanggung jawab masing masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh DIREKSI PEKERJAAN secara tertulis
22. Penyedia jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh DIREKSI PEKERJAAN. DIREKSI PEKERJAAN hanya akan menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.
23. Apabila DIREKSI PEKERJAAN meminta penyedia jasa untuk memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka penyedia jasa harus menjamin bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
24. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menginginkan agar penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka DIREKSI PEKERJAAN akan meminta usulan biaya yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bila Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerima usulan biaya tersebut, maka rencana tanggal penyelesaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh DIREKSI PEKERJAAN dan penyedia jasa.
25. Penyedia jasa wajib memberitahukan kepada DIREKSI PEKERJAAN dan kepada pihak yang berwenang bila menemukan benda Pasal 55.1.
26. Penyedia jasa wajib melaksanakan semua instruksi DIREKSI PEKERJAAN yang berkaitan dengan kontrak.

1.Disain overstek/ kanopi sebanyak mungkin, terutama di sisi timur dan barat, dimana panjangnya berbeda-beda, tergantung jauh jatuhnya bayangan matahari, sehingga lebih efektif mendinginkan ruangan

2.Inlet ventilasi lebih kecil dan posisinya lebih rendah daripada outletnya; agar angin lebih cepat bergerak sehingga ruangan lebih cepat dingin. Angin lebih baik jika ada void yang membantu menempatkan outlet setinggi mungkin

3.Manfaatkan kolam air dan bukaan yang cukup sehingga air efektif mendinginkan ruangan

4.Tinggi jendela dan plafon (h) disesuaikan dengan panjang ruangan (l): h = 1/5xl

5.Memaksimalkan pantulan sinar matahari (cahaya tidak langsung) sehingga ruangan lebih sejuk tetapi tetap terang

6.Mengumpulkan data tentang arah angin dari BMKG (pertimbangan makro) dan mengamati barrier angin di sekitar tapak (pertimbangan mikro)

7.Menggunakan produk insulasi untuk menahan panas pada siang hari atau mengarahkan panas pada tempat tertentu, seperti pemanas air pasif